PGRI berharap Kemendikbud mengembalikan tunjangan guru SPK

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak membuat pernyataan yang mengganggu guru.

“Guru sepertinya dibebani banyak hal dari Kemendikbud. Namun, hampir setiap hari kita mendengar pernyataan tidak nyaman dari pemerintah. Misalnya, ada tunjangan mengajar yang hanya diberikan kepada guru berprestasi. Meski dibantah, banyak pernyataan yang meresahkan para guru,” kata Unifah dalam FGD Peta Jalan Pendidikan (PJP) yang berlangsung daring di Jakarta, Selasa (2/2/2021).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu menyelenggarakan pembelajaran secara efektif dalam situasi sulit seperti saat ini.

Baca juga: Mendikbud Buka Sekolah Mengemudi, Kepala Sekolah Minta Registrasi

Dia mengatakan bagaimana Guru dapat dengan tenang mengajar ketika dia harus mendengarkan berita buruk kapan saja.

“Dalam jadwal pendidikan kita ingin akses pendidikan bisa optimal. Kualitas tanah tergantung kualitas gurunya,” ujarnya.
Pengembalian tunjangan guru SPK

Unifah juga berharap pemerintah juga bisa mengembalikan tunjangan guru untuk Pusat Kerjasama Pendidikan (SPK).

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

“Guru SPK bukan sekadar tambalan. Mereka sentral untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan pada tahun 2035,” jelasnya.

Tunjangan profesi yang dihentikan tersebut berasal dari Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 6 Tahun 2020.

Baca juga: Kemendikbud: Teknologi Tidak Akan Menggantikan Guru yang Baik

Pasal 6 Perpres tersebut menyebutkan bahwa tunjangan profesi ini dikecualikan bagi guru non-PNS yang bekerja di satuan pendidikan koperasi (SPK).

Saat ini kriteria guru non-PNS penerima tunjangan profesi diatur dalam Perdirjen GTK nomor 5745/B.B1.3/HK/201 dengan kriteria sebagai berikut:

Status sebagai guru tetap yayasan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota atau non-PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tercatat dalam data pendidikan dasar (Dapodik).
Penugasan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dibuktikan dengan keputusan pengangkatan pejabat personalia atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, kecuali:

Guru agama. Tunjangan profesi guru agama ditanggung oleh Kementerian Agama
Guru yang bekerja di departemen pendidikan koperasi.

Huruf b menimbulkan ketakutan di kalangan guru bersertifikat yang mengajar di sekolah SPK.

Baca Juga: Inilah Catatan Komite X DPR RI Tentang PAUD Dalam Roadmap Pendidikan

Unifah mengatakan guru SPK hanya mengajar di sekolah koperasi.

Tetapi guru-guru ini juga memiliki keluarga. Selain itu, sudah menjadi tugas mereka untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Begitu juga pengangkatan guru CPNS yang harus ditiadakan tanpa persetujuan DPR. Efeknya di mana-mana karena anak muda kita tidak lagi tertarik menjadi guru,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta solusi segera atas persoalan guru honorer yang masih dibahas tersebut.

Dia juga mendesak pemerintah untuk tidak hanya mengatakan bahwa guru penting ketika kebijakan mereka tidak memenuhi kebutuhan guru saat ini.

“Dalam PJP ini, kami ingin guru dan LPTK (lembaga pelatihan tenaga kependidikan) tidak hanya sekedar tambalan, tetapi menjadi fokus jika ingin mencapai kualitas pendidikan yang kita ramalkan pada 2035,” ujarnya.

Ia berharap penyusunan PJP tersebut benar-benar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca Juga: Ini Kritikan DPR Komite X Soal Roadmap Pendidikan

Dimulai dari pendidik terlebih dahulu. Karena jika ingin meningkatkan kualitas pendidikan harus bekerja secara paralel dengan para guru.

Unifah juga mengkritik pemerintah yang tidak terlalu membandingkan hasil peningkatan kualitas pendidikan di negara lain seperti Finlandia.

Dia mengatakan pemerintah seharusnya tidak hanya membandingkan hasil atau pengeluaran.

“Dibandingkan dengan Finlandia, tidak masuk akal dibandingkan dengan kinerjanya, tetapi pedomannya tidak dibandingkan, kita harus membandingkan bagaimana perawatannya,” kata Unifah.

Sementara itu, PGRI akan memiliki buku kegiatan (

LIHAT JUGA :

https://www.dosenmatematika.co.id/
https://pendidikan.co.id/
https://www.kuliahbahasainggris.com/
https://www.sekolahbahasainggris.co.id/
https://www.ilmubahasainggris.com/
https://www.kakakpintar.id/
https://ruangseni.com/
https://jurubicara.id/
https://www.i4startup.id/
https://minglebox.com/